Menindaklanjuti rencana spektakuler Pj Walikota HM Rum tersebut, Dinas PUPR Kota Bima action riil dengan mengajukan pelelangan.
“Pemerintah Kota telah mengantongi izin pemanfaatan ruang laut dari kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara” ujar Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima, Muhammad Syahwan, ST saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (5/7/2024).
Menurut Syahwan bahwa Saat ini prosesnya mulai rampung. Berkas-berkas dokumen akan direview oleh Inspektorat terkait kelengkapan lelang.
Lanjutnya bahwa Setelah direview berkas pelelangan nantinya akan diserahkan ke bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Bima untuk dilakukan lelang.
“Kalau dokumennya InsyaAllah sudah lengkap. Setelah itu rencananya akan dilakukan launching untuk pelelangan diperkirakan pada Agustus 2024 bulan depan,” ungkapnya.
Syahwan mengaku bahwa kelengkapan dokumen dan syarat pembangunan proyek Ekowisata Tracking Mangrove sudah melalui prosedur seperti mendapatkan ijin pengelolaan pemanfaatan tata ruang laut dari Kementrian Kelautan Perikanan RI serta pembahasan rapat oleh tim pemeriksaan formulir UPL-UKL oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sudah dilakukan.
“Yang pasti kami tidak mau melanggar aturan main dan memastikan sesuai dengan tata aturan serta regulasi yang ada ” ujarnya.
Adanya Tracking Manggrove ini menjadi daya tarik Ekowisata Mangrove terutama bagi wisatawan lokal dan menjadi tempat rekreasi baru di kota Bima.
“Setiap hari Minggu pengunjung yang melakukan aktivitas jogging sudah tidak lagi melewati jalan karena pemerintah sudah membuat wisata Mangrove hingga ke pantai Lawata. Selain itu, di lokasi pantai Lawata, pengunjung juga bisa menikmati berbagai kuliner,” terangnya.
Syahwan berharap, Tracking mangrove ke depannya bakal menghasilkan banyak manfaat termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar.