Asisten I Setda Kota Bima Vicon Bersama Inspektorat Jenderal Kemendagri RI: Fokus pada Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Cari Berita

Asisten I Setda Kota Bima Vicon Bersama Inspektorat Jenderal Kemendagri RI: Fokus pada Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Minggu, 08 Desember 2024

Foto ; Drs. H. Alwi Yasin, M. Si Vicon Bersama Inspektorat Jenderal Kemendagri RI: Fokus pada Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kota Bima, PENANEWS NTB – Video conference (vicon), yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, yang membahas terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertemuan ini di pimpin oleh Bapak Tomsi Tohir, selaku Plt. Sekjen Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta. Sementara itu, Asisten I Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M. Si, menghadiri, dan mendengarkan secara seksama kegiatan ini, yang berlangsung di Aula Parenta Kantor Walikota Bima, turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala DPMPTSP, serta Kadis PUPR.

Dalam sambutannya, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi program Presiden Republik Indonesia, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk itu ia mengingatkan perlunya ada kerja sama antara pemerintah pusat, dan daerah untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap tantangan ekonomi, baik global maupun nasional.

Tomsi mengatakan bahwa indeks pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan akhir ini mengalami penurunan, ia (Tomsi) mencontohkan di beberapa daerah yang mengalami penurunan, seperti Propinsi Maluku Utara, di tahun 2022 indeks pertumbuhan ekonominya berada pada angka 22,9% dan di tahun 2023, turun menjadi 20,5%, begitu juga dengan Propinsi Sulawesi Tengah, yang semula 15,2% turun menjadi 9,08%, demikian juga yang terjadi di beberapa Propinsi lainnya di Indonesia.

Menurutnya ada beberapa langkah konkrit yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, antara lain, menggali potensi wilayah, dan dimasukan ke dalam RPJMD, melakukan penataan sektor perijinan, sehingga sesuai dengan standar biaya, waktu, dan syarat, serta tersedia RTRW dan RDTR berbasis digital untuk mempermudah perijinan, melakukan penataan pendapatan daerah, memastikan belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien, mengalokasikan dan membelanjakan belanja modal dan belanja barang/jasa, serta memastikan realisasi APBD sesuai dengan target bulanan yang ditetapkan.

Ia berharap bahwa langkah-langkah di atas harus benar-benar bisa diterapkan, agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Ia juga berharap bahwa di bulan Januari 2025 nanti, indeks pertumbuhan ekonomi kita, sudah mengalami kenaikan, harapnya.

Kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi yang tangguh, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan di tahun-tahun mendatang.