Politisi PKS ini akan terus mengingatkan pemerintah akan janjinya, bahwa tidak ada impor beras di Tahun 2025. “Masa belum keluar Januari, kita sudah bohong pada rakyat kita, jangan omon-omon saja dong,” tegasnya.
Sehingga adanya kebijakan impor beras yang masuk ke NTB, baginya itu memalukan. “Apapun alasannya, tidak cocok lagi mengimpor dalam kondisi seperti sekarang ini, terlebih pemerintah sudah mengumbar janji,” jelasnya.
Apabila pemerintah terus bergantung pada impor beras, setidaknya ada dua dampak negatif yang ditimbulkan, Seperti membebani APBN, terlebih ketika nilai tukar rupiah melemah.
“Anggaran negara ini mengalami tekanan yang dahsyat, akibat fluktuasi harga pangan global, apalagi kalau nilai tukar rupiah kita melemah, ini keuangan negara semakin terbebani,” jelasnya.
Alasan lainnya, risiko pasokan global. Akan ada situasi dimana terjadi gangguan rantai pasok internasional, seperti krisis pangan atau kebijakan pembatasan ekspor dari negara lain, dapat mengancam stabilitas pangan dalam negeri.
Tak kalah memprihatinkan, impor beras jelas berdampak negatif untuk NTB. “Bagi NTB, ini jelas akan mengganggu status kita sebagai lumbung beras Nasional,” kata Johan.
Karenanya, hal ini harus diklarifikasi oleh pemerintah pusat, termasuk Bulog tentang impor beras tersebut. Ia turut menyarankan dalam memenuhi kebutuhan stok beras Nasional, pemerintah jangan hanya fokus pada pembukaan lahan-lahan baru seperti di Papua dan Kalimantan, tetapi perlu memberi perhatian kepada lahan-lahan eksisting terutama di NTB sebagai daerah lumbung beras Nasional. “Satu dari daerah lumbung beras Nasional kan di NTB,” kata dia.
Pemerintah jangan mengabaikan fakta seperti ini, hanya karena berambisi ingin merealisasikan program food estate. Ia memandang, pemerintah telah seenak hati membuka lahan baru dimana-mana, tanpa memperdulikan dampak lingkungan, ekonomi, sosial dan lainnya.
“Kalau berpikir hanya untuk buka lahan baru, jelas akan merusak lingkungan dan lain sebagainya, sekarang ini baiknya bagaimana kita menjaga lahan-lahan produktif yang sudah ada, dan mengurangi alih fungsi lahan,” tandasnya.
Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H Fathul Gani juga mengaku tidak terlalu senang, adanya kebijakan impor beras ke Bumi Gora. “Semua kita nggak senang, karena kita surplus,” terangnya.